Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) terus melakukan langkah strategis dalam menata kawasan tanggul Lumpur Sidoarjo agar menjadi destinasi wisata yang aman, tertib, dan layak dikunjungi.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) lapangan yang digelar langsung di kawasan tanggul lumpur. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya merespons banyaknya laporan masyarakat terkait adanya unsur premanisme di area tersebut serta potensi kerawanan yang dapat mencoreng citra Sidoarjo sebagai daerah tujuan wisata.

Dalam kegiatan monev ini, turut hadir dan terlibat sejumlah pihak lintas sektor, antara lain perwakilan dari Bidang Pariwisata Disporapar Kabupaten Sidoarjo, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bappeda, Satpol PP, kepala kewilayahan dari Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin, Kepala Desa setempat, serta perwakilan dari para pelaku ojek lumpur yang selama ini beroperasi di sekitar kawasan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa proses penataan tidak hanya berorientasi pada estetika dan infrastruktur, tetapi juga pada aspek keamanan, ketertiban, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari kawasan tersebut.

Seperti diketahui, pihak pengelola kawasan yakni PPLS (Pusat Pengendali Lumpur Sidoarjo) dalam waktu dekat akan memasang ikon tulisan besar di sepanjang tanggul sebagai bagian dari upaya branding kawasan. Hal ini diyakini akan menarik perhatian dan kunjungan masyarakat yang ingin berswafoto atau sekadar menikmati suasana di sekitar tanggul. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan harus disiapkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Disporapar Sidoarjo bersama Pemerintah Desa dan PPLS juga mulai merancang pendekatan partisipatif dengan masyarakat, khususnya para ojek lumpur, agar dapat difasilitasi secara tepat. Salah satu upaya yang dikaji adalah membentuk mereka menjadi bagian dari kelompok sadar wisata (pokdarwis), yang nantinya akan diberikan pendampingan dan pelatihan sebagai pemandu wisata resmi oleh Disporapar.

Lebih lanjut, penataan kawasan juga mencakup penyediaan fasilitas penunjang seperti area parkir yang memadai, pengaturan jalur akses yang aman, serta moda transportasi wisata yang ramah dan terintegrasi.